ANDRE: MAKASSAR - Posisi Nahdlatul Ulama (NU) dalam kancah perpolitikan praktis menjadi perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat memberikan sambutan dalam pembukaan Muktamar Ke-32 NU di Celebes Convention Center, Makassar, kemarin (23/3), SBY berharap organisasi massa Islam terbesar di Indonesia itu tidak mudah tergoda dan larut dalam politik praktis. ''Kami berharap NU dapat kembali ke khitahnya yang mulia," ujarnya.
Menurut dia, pada awal abad ke-21 saat ini, kehadiran kembali semangat kebangkitan ulama, sebagaimana lahirnya NU di awal abad ke-20, amatlah penting. Para ulama, kata presiden, harus dapat menjadi penjuru dan pembimbing membangun masyarakat Indonesia yang berkarakter, berakhlak mulia, dan berdaya saing. "Ke pundak para ulama, kita gantungkan harapan ini,'' tandasnya.
SBY mengingatkan, kebebasan dan keterbukaan yang makin mengemuka dewasa ini tidak boleh meninggalkan kesantunan dan kepatuhan kepada pranata agama, hukum, dan sosial. Sebab, demokrasi di samping memekarkan hak dan kebebasan, tetaplah dalam relung keteduhan dan ketenteraman.
Dia menyatakan, NU sebenarnya memiliki budaya dan tradisi yang mulia untuk tidak mudah tergoda dalam politik praktis. Politik NU, menurut SBY, adalah politik yang berada pada tatanan nilai-nilai luhur. Selain itu, NU tetap mengedepankan kepentingan umat dan menjunjung tinggi moralitas akhlakul karimah. "Saat ini dan ke depan, sekali lagi saya berharap NU dapat tetap istiqamah," ujarnya.
SBY juga berharap muktamar menghasilkan rekomendasi yang dapat menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang mandiri dan independen. ''Tetap melakukan politik adiluhung, politik bermartabat di jalan Allah, dan terbebas dari perilaku politik yang jauh dari etika dan tata krama," tambahnya.
Meski demikian, presiden menegaskan, akan menerima apa pun hasil muktamar. "Pemerintah tetap menghormati hasil muktamar ini," ujarnya.
Kaitan NU dan politik praktis selama ini kerap dialamatkan ke kepemimpinan Ketua Umum Tanfidziyah PB NU Hasyim Muzadi. Mantan cawapres pendamping Megawati pada 2004 lalu itu sering dituding terlibat dalam dukung-mendukung calon kepala daerah di berbagai daerah. Termasuk, kecenderungan dukungan kepada pasangan Jusuf Kalla (JK)-Wiranto dalam Pilpres 2009 lalu.
Hasyim sendiri tidak merasa tersengat dengan pidato SBY. Meski demikian, dia menolak pernyataan bahwa NU harus kembali ke khitah. ''Nggak ada kembali ke khitah, karena selama ini sudah khitah, dan kita tidak pernah meninggalkan khitah,'' tegas Hasyim setelah acara pembukaan.
Dia lantas mengatakan, NU memiliki anggota yang sangat banyak. Ada yang ingin tetap di dalam khitah 1926, seperti yang ditegaskan dalam muktamar di Cipasung 1984. "Tapi, ada perorangan yang ke sana kemari,'' ujar Hasyim tanpa menyebut contoh yang bersangkutan. Jadi, tambah dia, kalau ada satu-dua orang yang keluar dari khitah, kemudian digeneralisasi bahwa NU keluar dari khitah, hal itu tidaklah tepat. "Ada 10 ribu orang yang bergerak di bidang lain, sedangkan yang seperti itu hanya berapa persen. Jadi, soal ini yang dilihat harus perorangan NU, sedang institusinya tetap khitah," tandasnya.
Isu NU dan keterlibatan dalam politik praktis memang cukup mengemuka di arena muktamar. Sebagian besar kandidat calon ketua umum tanfidziyah terang-terangan mengusung tema komitmen menjaga dari politik praktis sebagai materi utama. "Ya, (mereka) begitu karena nyalon, tapi kalau mau jujur, calon hampir semua politisi. Siapa yang tidak politisi? Atau yang bilang tidak sedang mempolitisi," ujarnya.
Berbeda dengan Hasyim, salah satu kandidat ketua umum PB NU Masdar Farid Mas'udi, justru bisa memahami pernyataan SBY tersebut. "Ini cerminan bahwa hal itu (NU dan politik praktis, Red) sudah menjadi keprihatinan semua pihak," katanya.
Apakah keprihatinan itu terkait kepemimpinan Hasyim Muzadi selama ini? Masdar enggan mengomentarinya. Dia hanya menyatakan, masa reformasi yang membuka keran sangat lebar memang sangat menggoda siapa pun yang memimpin organisasi dengan basis massa sebesar NU. "Kegelisahan ini jadi pelajaran sajalah agar ke depan lebih baik dan berhati-hati," ujarnya.
Untuk mencegah terulangnya permasalahan tersebut, dia mengusulkan perlunya NU mengembangkan ekonomi umat. Menurut Masdar, ekonomi kerakyatan bisa menjadi fundamen yang kukuh selama programnya menyentuh seluruh lapisan. Salah satunya, program untuk jamaah petani yang diberi kemudahan-kemudahan bercocok tanam. Selain program ekonomi berjalan, umat bisa tetap dekat dengan elitenya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar